Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana adalah forum multi-pemangku kepentingan.
Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana merupakan forum multi pemangku kepentingan untuk meninjau kemajuan implementasi Kerangka Kerja Sendai Untuk Pengurangan Risiko Bencana atau SFDRR 2015-2030. Kerangka kerja Sendai berisi langkah-langkah konkret untuk melindungi hasil-hasil pembangunan yang dicapai dari risiko bencana dan telah disahkan oleh majelis umum PBB.
Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana merupakan mekanisme penting untuk memantau kemajuan dalam implementasi Kerangka Sendai di tingkat global. Pada wadah tersebut, pemerintah, lembaga-lembaga PBB dan semua pemangku kepentingan berkumpul bersama untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, berdiskusi tentang perkembangan dan tren terkini terkait hal pengurangan risiko bencana, mengidentifikasi kesenjangan yang masih ada dan menyusun rekomendasi untuk kemudian mempercepat implementasi Kerangka Sendai.
Mempertimbangkan upaya pengurangan risiko bencana dan pembangunan yang berkelanjutan, tema utama dari Sesi ketujuh Platform Global Pengurangan Risiko Bencana ini adalah “Resilience Dividend: Toward Sustainable and Inclusive Societies”.
Pemerintah Indonesia berbangga untuk menjadi tuan rumah pada sesi ketujuh Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana pada tanggal 23-28 Mei 2022 di Bali, Indonesia. GPDRR ke-7 ini merupakan kegiatan utama PBB yang kali pertama dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Indonesia tentunya siap menyelenggarakan kegiatan internasional secara aman.
Platform Global untuk PRB ketujuh
Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana merupakan forum pertukaran informasi, diskusi perkembangan terkini, pengembangan pengetahuan dan pembangunan kemitraan lintas sektor, dengan tujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pengurangan risiko bencana melalui komunikasi dan koordinasi yang lebih baik. Secara total, sampai saat ini sudah ada enam sesi Platform Global Pengurangan Risiko Bencana yang diselenggarakan sejak tahun 2007. Setiap sesi Platform Global berfokus pada tema-tema spesifik tertentu. Platform Global telah berperan penting dalam melihat kemajuan, tantangan-tantangan, dan tindakan yang diperlukan dalam mencapai tujuan Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana.
Sesi ketujuh Platform Global (GP2022) akan diselenggarakan oleh Kantor PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNDRR) antara tanggal 23-28 Mei 2022, di Bali, Indonesia, dengan tuan rumah oleh Pemerintah Indonesia. Acara ini akan dipimpin bersama oleh Pemerintah Indonesia dan UNDRR. Platform Global akan berlangsung pada saat yang sangat menentukan: tujuh tahun sejak diadopsinya Kerangka Sendai dan lebih dari dua tahun sejak dimulainya pandemi COVID-19. Krisis global ini telah memperlihatkan bagaimana kerentanan dan kesenjangan yang mendasari telah memberikan dampak yang sangat dahsyat pada masyarakat yang sangat terpapar di seluruh dunia. Agenda Pencegahan dan pengurangan risiko bencana merupakan sesuatu yang sangat penting dalam mencapai masa depan yang berkelanjutan bagi semua orang. GP2022 akan menjadi kesempatan yang unik dan tepat waktu untuk menunjukkan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional, serta untuk membahas cara-cara untuk mengatasi faktor pemicu risiko yang mendasari baik secara lokal maupun global.
Agenda GP2022 akan disusun berdasarkan tujuan Sendai, prioritas-prioritas utama tindakan dan target, yang diidentifikasi pada Platform Global sebelumnya yang diadakan di Jenewa, Swiss pada tahun 2019 serta yang berasal dari pertemuan Platform Regional . GP2022 akan meninjau implementasi Kerangka Sendai, menyusun rekomendasi aksi untuk para pembuat kebijakan, mengidentifikasi praktik-praktik baik dan meningkatkan kesadaran akan pengelolaan risiko bencana. Hasil-hasil pertemuan ini akan disarikan dalam ringkasan para pimpinan sidang dan akan berkontribusi pada peninjauan tengah waktu Kerangka Sendai antar Pemerintah yang akan diselengarakan pada tahun 2023.
Pelajari dokumen (dalam bahasa Inggris), temukan agenda, dan daftarkan diri anda
Komitmen Indonesia dalam Pengurangan Risiko Bencana
Sebagai negara kepulauan besar, Indonesia menghadapi berbagai ancaman bencana alam, termasuk gempabumi, tsunami, erupsi gunung api, tanah longsor dan banjir.Pemerintah Indonesia telah berada posisi terdepan dalam pengelolaan risiko bencana dan iklim. Upaya pengelolaan risiko bencana di Indonesia dilakukan melalui kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi (pentahelix). Lembaga-lembaga tingkat nasional telah menyusun rencana penanggulangan bencana dan merespon kejadian bencana secara lebih efektif dengan perangkat, data, informasi dan kapasitas yang lebih baik. Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan dan melaporkan pencapaian Kerangka Sendai serta memperkuat ketahanan bencana secara lokal, nasional dan global dalam mewujudkan ketangguhan bangsa dan ketangguhan semua.
Indonesia telah memiliki mekanisme, platform, dan organisasi pemantauan bahaya yang canggih termasuk melalui teknologi digital untuk pemantauan bahaya dan sistem peringatan dini bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), adalah lembaga nasional utama yang bertanggung jawab atas semua kegiatan terkait bencana mulai dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan hingga tanggap darurat serta pemulihan kembali. Sejak merebaknya COVID-19, Presiden Joko Widodo semakin memperkuat peran penting Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam turut menangani pandemi ini dan menyebarluaskan informasi secara tepat waktu kepada seluruh warga masyarakat.
Pemerintah Indonesia memiliki kerangka perundang-undangan yang kuat dalam penanggulangan bencana dan jaringan lembaga dan organisasi yang erat dan terlibat dalam pencegahan, kesiapsiagaan, darurat bencana, dan pemulihan bencana. Kepemimpinan Indonesia dalam pengurangan risiko bencana global berperan penting dalam mendorong upaya berbagi pengetahuan, tantangan-tantangan, dan pencapaian dalam pengurangan risiko bencana di tingkat regional dan global. Dengan bangga Indonesia menjadi tuan rumah sesi ketujuh Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana yang menghadirkan perwakilan Negara-negara anggota PBB, Lembaga-lembaga PBB, Lembaga-lembaga Internasional dan Regional, serta kelompok pemangku kepentingan di Bali, Indonesia pada Mei 2022.
.jpg%3Fitok=4OSpp6g2)
BNPB mendukung Pengurangan Risiko Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan Lembaga Pemerintah yang memiliki mandat utama dalam penanggulangan bencana yang disebabkan oleh ancaman bencana alam dan ancaman lainnya di Indonesia. Berbagai bentuk kelembagaan penanganan bencana telah ada di Indonesia sejak kemerdekaannya pada tahun 1945 tetapi lingkup dan kegiatannya telah banyak berkembang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat ini diprakarsai oleh Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 dengan fungsi mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait penanggulangan bencana baik di fase pra bencana, saat bencana dan paska bencana. Dari segi penguatan kebijakan pengurangan risiko bencana, BNPB telah menginisiasi terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 sebagai pedoman penyelelenggaraan penanggulangan bencana jangka panjang.
Untuk mengimplementasikan upaya pengurangan risiko bencana, BNPB melaksanakan kolaborasi pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, lembaga usaha, akademisi, masyarakat dan media serta menggunakan pendekatan berbasis masyarakat melalui program - program yang berfokus pada pengurangan risiko bencana seperti desa tangguh bencana, keluarga tangguh bencana, kota tangguh bencana, sekolah/madrasah aman bencana, gerakan pengurangan risiko bencana, mitigasi struktur vegetatif, sistem peringatan dini berbasis masyarakat, relawan penanggulangan bencana, forum pengurangan risiko bencana dan lain sebagainya dengan memastikan dapat diakses oleh siapapun menuju ketangguhan yang inklusif.
Dalam konteks global, BNPB senantiasa aktif berpartisipasi menyampaikan gagasan dan pembelajaran di bidang kebencanaan dan pengurangan risiko bencana dalam pertemuan – pertemuan regional dan internasional yang diselenggarakan oleh UNDRR ataupun badan PPB lain, juga organisasi internasional seperti ASEAN dan lain – lain.